JAKARTA, 12 Juni 2026 – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Alwashliyah (PP GPA) angkat bicara mengenai dinamika sosial-politik terbaru, khususnya terkait ultimatum yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kepada pemerintah. BEM SI sebelumnya mengancam akan menggelar aksi massa “Reformasi Jilid II” jika tuntutan perbaikan ekonomi tidak dipenuhi dalam 18 hari.
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Alwashliyah, H. Saibal Putra, menyatakan bahwa menyampaikan pendapat dan aspirasi adalah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Namun, ia mengingatkan agar momentum ini tidak mencederai perdamaian dan kerukunan bangsa yang telah dirawat bersama.
“Kami memahami keresahan teman-teman mahasiswa terkait kondisi ekonomi saat ini,” ujar Saibal Putra dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/6/2026). “Namun, mengancam dengan narasi Reformasi Jilid II dalam waktu sesingkat itu justru berpotensi memicu kegaduhan baru yang bisa memperlambat pemulihan ekonomi itu sendiri.”
Saibal Putra menilai, tantangan ekonomi global dan domestik yang dihadapi Indonesia saat ini membutuhkan solusi yang komprehensif, bukan instan. Oleh karena itu, ia mengajak para mahasiswa, tokoh masyarakat, dan pemerintah untuk duduk bersama guna mencari jalan keluar terbaik lewat jalur dialog yang konstruktif.
“Saat ini yang kita butuhkan adalah kolaborasi, bukan konfrontasi,” tegas Saibal Putra.
PP GPA mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa, untuk saling menjaga, menahan diri, dan bersatu. Energi bangsa tidak boleh habis untuk konflik internal yang justru merugikan masyarakat kecil.
Lebih lanjut, PP GPA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kemaslahatan umat dan keadilan sosial, dengan tetap mengedepankan cara-cara yang damai, sejuk, dan bermartabat. (*)
